Bidik86.com || KALIMANTAN TIMUR, SENIN, 16 NOVEMBER 2026 – Persoalan tanah yang dikaitkan dengan tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjadi perhatian serius. Adji Pangeran Hario Adiningrat, selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris Sultan Adji Mohammad Parikesit, menerbitkan dua surat pernyataan pencabutan rekomendasi adat yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.
Langkah tersebut tidak hanya menyangkut pencabutan dua rekomendasi adat sebelumnya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan, pendataan, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan tanah yang diklaim sebagai tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, surat pertama diterbitkan pada 14 Oktober 2026 dengan Nomor 86/SEK-MK/KKKN/X/2026. Dalam surat tersebut, Adji Pangeran Hario Adiningrat menyatakan mencabut Rekomendasi Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor 28/SEK-KAW/KKKN/VIII/2026.
Rekomendasi tersebut sebelumnya diterbitkan atas nama Franciskus Himang Nanang dan Tiur Novita Silalahi dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Dayak Nusantara Bersatu, berkaitan dengan wilayah Desa Loa Duri Ilir dan Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Salah satu pertimbangan pencabutan adalah lokasi yang direkomendasikan disebut termasuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan hutan. Karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam proses pemberian rekomendasi agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Selanjutnya, melalui surat tertanggal 9 November 2026 dengan Nomor 90/SEK-MK/KKKN/XI/2026, pihak ahli waris kembali menyatakan pencabutan rekomendasi adat.
Pencabutan kedua ini ditujukan terhadap Rekomendasi Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor 19/SEK-KAW/KKKN/VIII/2026 tertanggal 28 Juni 2026, atas nama Saukani Bayau dari Kelompok Tani Kutai Selatan.
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan tanah garapan atau izin pemakaian lahan di kawasan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan laporan tim lapangan ahli waris, laporan masyarakat, serta hasil keputusan penerus waris Adji Mohammad Parikesit. Pihak ahli waris juga menyatakan akan melakukan penataan ulang terhadap rekomendasi tanah garapan maupun izin pemakaian lahan tersebut.
PENATAAN TANAH WARIS DIPERLUAS KE SELURUH WILAYAH KALTIM
Tidak berhenti pada dua rekomendasi yang telah dicabut, pihak Kuasa Ahli Waris menegaskan bahwa penataan dan pendataan akan diarahkan terhadap seluruh wilayah yang berkaitan dengan tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sepanjang memiliki dasar klaim dan dokumen yang perlu diverifikasi.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam arahan tersebut meliputi kawasan Bukit Soeharto, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kilometer 13 Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta wilayah Kalimantan Timur secara lebih luas.
Pihak Kuasa Ahli Waris mengimbau masyarakat agar tidak melakukan transaksi jual beli, penguasaan, pemanfaatan, maupun mengatasnamakan tanah waris kerajaan secara sepihak tanpa kejelasan legalitas dan koordinasi dengan pihak ahli waris yang berwenang.
Penegasan ini dimaksudkan agar setiap aktivitas yang berkaitan dengan tanah waris memiliki dasar administrasi yang jelas, tidak menimbulkan klaim sepihak, serta tidak berujung pada tumpang tindih penguasaan dan sengketa lahan.
SELURUH URUSAN TANAH DIARAHKAN MELALUI SATU PINTU
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan menghindari perbedaan informasi, pihak ahli waris menyampaikan bahwa seluruh urusan yang berkaitan dengan tanah waris, hibah, maupun pengakuan atas tanah yang diklaim sebagai peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara akan dikoordinasikan melalui satu pintu.
Koordinasi tersebut diarahkan kepada Pimpinan Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) serta Pengurus.
Kebijakan satu pintu ini dimaksudkan untuk memastikan setiap proses administrasi, komunikasi, rekomendasi, maupun pembahasan terkait tanah waris berjalan secara terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pihak yang mengatasnamakan ahli waris.
Pihak Kuasa Ahli Waris menegaskan bahwa seluruh pihak yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli, harus memastikan kejelasan pihak yang memiliki hak, dasar dokumen, serta koordinasi administrasi sebelum melakukan transaksi.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap klaim kepemilikan atau penjualan tanah yang hanya mengandalkan pengakuan sepihak tanpa didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
LKK AKAN TURUT MELAKUKAN PENDATAAN DAN PENGAWALAN
Sebagai bagian dari upaya penataan tersebut, pihak Kuasa Ahli Waris juga menyampaikan bahwa LKK (Laskar Kebangkitan Kutai) akan dilibatkan dalam proses pendataan, pengawasan, dan pengawalan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan tanah yang diklaim sebagai tanah waris Kesultanan Kutai Kartanegara.
Langkah ini bertujuan membantu memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat, khususnya calon pembeli, agar dapat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan koordinasi sebelum membeli tanah yang diklaim sebagai tanah waris kerajaan.
Pihak ahli waris berharap tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat ketidakjelasan dokumen, perbedaan klaim, ataupun transaksi yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak terkait.
Namun, proses pendataan dan pengawalan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menghormati ketentuan hukum, kewenangan instansi pertanahan, serta hak-hak pihak lain yang dapat dibuktikan secara sah.
MENCEGAH SENGKETA DAN MENJAGA TERTIB ADMINISTRASI
Pihak Kuasa Ahli Waris menegaskan bahwa tujuan utama dari langkah penataan ini bukan untuk menciptakan polemik, melainkan memastikan seluruh hal yang berkaitan dengan tanah waris berjalan sesuai kesepakatan, memiliki kejelasan administrasi, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Penataan tersebut juga diharapkan dapat mencegah munculnya klaim kepemilikan yang saling bertentangan, transaksi yang tidak jelas dasar hukumnya, hingga potensi sengketa antara masyarakat, kelompok tani, pihak yang mengaku sebagai ahli waris, maupun pihak lainnya.
Dengan adanya pencabutan dua rekomendasi adat dan arahan penataan secara lebih luas, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian dalam setiap transaksi tanah yang dikaitkan dengan warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Pada prinsipnya, setiap klaim tanah harus dapat diuji melalui dokumen, riwayat penguasaan, dan mekanisme hukum yang berlaku. Rekomendasi adat maupun surat pernyataan ahli waris perlu ditempatkan sesuai kedudukan hukumnya dan tidak serta-merta menggantikan bukti hak atas tanah yang diakui negara.
Media Bayangkara Nasional akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini serta membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan berlangsung secara berimbang, akurat, dan berdasarkan fakta.(Heptana)












